Rapat Evaluasi APBDesa Tahun Anggaran 2024

Berita Terkait

• Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023 0
• Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati0
• Penyuluhan Hukum0
• Rapat Koordinasi Pengawasan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten se-Sulawesi Tengah0
• Festival Danau Lindu 2023 - Etno Ecology Tourism Event0
• UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN NASIONAL KE 78 TAHUN0
• Focus Group Discussion Raperda Sigi Religi0
• Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum0
• DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE 78 TAHUN0
• Rapat Harmonisasi0

Berita Populer

• pembahasan Raperda
• Festival Danau Lindu 2023 - Etno Ecology Tourism Event
• Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
• Rapat Koordinasi Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sigi
• Rapat Fasilitasi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
• Bagan Alur Pengajuan Keputusan Bupati
• Dirgahayu Kabupaten Sigi Ke-15 Tahun 2023
• Dokumen Pengajuan Keputusan Bupati
• Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023
• Focus Group DIscussion Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bora, 16 Februari 2024 bertempat di Aula kantor Bupati. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi APBDesa Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring. Secara luring dihadiri oleh Camat Pipikoro, Camat Kulawi Selatan, Camat Kulawi, Camat Lindu, Camat Gumbasa, Camat Dolo Selatan, Camat Marawola Barat dan Camat Nokilalaki. Secara luring dihadiri oleh Tim Evaluasi APBD Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bapperida, Bapenda dan Bagian Hukum serta secara luring dihadiri Camat Tanambulava, Camat Dolo, Camat Dolo Barat, Camat Dolo, Camat Kinovaro, Camat Marawola, Camat Sigi Biromaru, Camat Sigi Kota, dan Camat Palolo. Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berbagai masukan dari peserta rapat untuk kelancaran pelaksanaan APBD Desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan bagi pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Rancangan APBDesa wajib melalui evaluasi terlebih dahulu oleh Bupati sebelum ditetapkan menjadi APBDesa.